Saturday, October 31, 2026

Pemkab Blora Luncurkan Bus Sekolah sebuah Upaya Tekan Risiko Laka Pelajar

INFOKU, BLORA – Sekarang ada alternatif transportasi gratis bagi pelajar di Kabupaten Blora untuk berangkat dan pulang sekolah. 

foto :  IST    

Pemkab Blora meluncurkan layanan bus sekolah, kemarin, dengan rute awal Blora–Kunduran.

Program ini sekaligus diharapkan menekan risiko kecelakaan pelajar, yang nekat mengendarai motor meski belum cukup umur.

Baca juga : Operasional Bus Sekolah Gratis di Blora Tinggal Tunggu Administrasi Kendaraan

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, layanan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang aman dan terjangkau.

“Bus sekolah ini bukan sekadar menghadirkan armada kendaraan, tetapi wujud pelayanan publik yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya saat peluncuran di halaman Kantor Bupati Blora.

Menurut Arief, persoalan transportasi masih menjadi kendala bagi sebagian pelajar. Jarak rumah ke sekolah dan terbatasnya angkutan umum membuat sejumlah siswa harus mencari alternatif perjalanan sendiri.

“Kami berharap layanan ini bisa meringankan beban orang tua sekaligus mendukung kelancaran anak-anak menuju sekolah,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya keselamatan selama perjalanan. Kendaraan harus laik jalan, pengemudi wajib kompeten, dan jadwal operasional perlu dijalankan secara disiplin.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai layanan yang tujuannya membantu pelajar justru mengabaikan aspek keselamatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Blora Pujiariyanto melalui Sunyoto, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinrumkimhub  Blora menjelaskan, bus sekolah gratis juga diarahkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara.

Baca juga : Dua Bus Sekolah Gratis di Blora Segera Beroperasi, Kunduran-Blora dan Kedungtuban

Dengan adanya bus sekolah gratis ini, kami berharap semakin banyak pelajar memanfaatkan transportasi yang aman. Terutama anak-anak yang belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi (SIM),” jelas Sunyoto.

Selain mengutamakan keselamatan, program ini diharapkan membantu keluarga menghemat pengeluaran harian.

Biaya transportasi yang biasanya harus disiapkan orang tua bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya.

“Layanan ini diharapkan mempermudah akses pelajar menuju sekolah, termasuk dari keluarga yang membutuhkan dukungan biaya transportasi,” tambahnya. (Endah/IST)  

       Website : KLIK DISINI 

 

Friday, October 30, 2026

Gas Elpiji dan Pupuk Bersubsidi Mulai Diperdagangkan Di Koperasi Merah Putih

INFOKU, BLORA – Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Blora terus menunjukkan perkembangan. 

Sejumlah gerai mulai melayani kebutuhan masyarakat melalui penyaluran pupuk bersubsidi serta penambahan pasokan gas LPG 3 kg dengan harga yang lebih terjangkau.

Komandan Kodim 0721/Blora,Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto menyampaikan bahwa saat ini penyaluran pupuk bersubsidi jenis Urea dan Phonska masing-masing sebanyak 1 ton mulai dilakukan di gerai-gerai KDKMP.

Baca juga : Omzet KDKMP Belum Maksimal, Ada Gerai di Blora Hanya Raup Rp 6 Ribu Per Hari

Selain itu, penambahan pasokan gas LPG 3 kg juga terus diupayakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu contohnya adalah KDKMP Desa Blungun, Kecamatan Jepon, yang dalam dua hari terakhir telah menerima tambahan pasokan sebanyak 240 tabung gas LPG 3 kg.

Penambahan pasokan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh barang kebutuhan sehari-hari,Jelas Letkol Yudhi.

Manfaat keberadaan KDKMP juga dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dari sisi harga dan kemudahan akses.

Jasman, salah seorang warga Mblungun RT 04 RW 01 mengungkapkan rasa senangnya karena kini dapat membeli gas LPG 3 kg dengan harga yang lebih murah dan lokasi yang lebih dekat.

Baca juga : “Uang Penjualan Disetor, Barang Tak Kunjung Disuplai,” Dialami KDMP Blungun Blora

“Kami sangat senang karena harganya lebih murah. Biasanya kami membeli gas di luar dengan harga Rp23.000 per tabung, sedangkan di KDKMP harganya Rp16.000. Jadi, lebih terjangkau dan kami tidak perlu lagi membeli ke tempat yang jauh,” ungkap Jasman.

Dalam pelaksanaannya, Babinsa Blungun Serka Tarwiji turut berperan sebagai pendamping KDKMP Desa Blungun, Kecamatan Jepon.

Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran operasional koperasi serta mendorong agar keberadaan KDKMP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca juga : 55 Koperasi Merah Putih di Blora Diresmikan Serentak oleh Presiden Prabowo

Dengan mulai tersalurkannya pupuk bersubsidi dan bertambahnya pasokan gas LPG 3 kg, KDKMP diharapkan semakin mampu mendekatkan akses kebutuhan pokok kepada masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi desa, serta memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Blora. (Endah/KOM) 

        Website : KLIK DISINI

 

Thursday, October 29, 2026

Woow ..... Rp 3,2 Miliar Alokasi Hibah Instansi Vertikal di Blora

INFOKU, BLORA – Alokasikan hibah untuk sejumlah instansi vertikal Kembali dilakukan Pemkab Blora. 

Total anggaran yang disiapkan dalam APBD perubahan mencapai Rp 3,2 miliar.

Hibah tersebut diberikan kepada empat instansi, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, Polres Blora, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Blora, dan Pengadilan Negeri (PN) Blora.

Baca juga : Kejaksaan Buka Konsultasi Hukum, Bupati Blora Dorong BPD Lebih Aktif Awasi Pembangunan

Kejari Blora mendapat alokasi terbesar yakni Rp 1,5 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengaspalan area sekitar gedung kantor serta pembangunan gedung barang bukti.

Berikutnya, Polres Blora mendapat Rp 1 miliar untuk pembangunan gedung pelayanan terpadu.

Kemudian Kemenag Blora memperoleh Rp 450 juta untuk rehabilitasi rumah dinas kepala kantor.

Sedangkan PN Blora mendapat hibah Rp 320 juta. Anggaran tersebut diperuntukkan pembangunan tempat parkir kendaraan roda empat serta renovasi pos satuan pengamanan (satpam). \

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Blora, Nidzamudin Al Hudda dalam keterangan pada pers mengatakan, pihaknya sebatas menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Terkait hibah tersebut, kami hanya menjalankan rencana pembangunan daerah. Untuk detailnya bisa ditanyakan ke Bapperida,” ujarnya.

Dia menambahkan, pelaksanaan kegiatan hibah tersebut menunggu APBD perubahan ditetapkan dan dapat dijalankan.

“Ya, untuk anggaran perubahan,” katanya.

Pemberian hibah kepada instansi vertikal bukan kali pertama dilakukan Pemkab Blora.

Baca juga : Temuan Kasus Stunting, Pemkab Blora Bakal Cek Program OPD

Polres dan Kejari Blora tercatat menjadi penerima hibah dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2023–2024, total hibah yang dialokasikan kepada Polres dan Kejari Blora mencapai Rp 24,1 miliar.

Rinciannya, Rp 14,5 miliar untuk Polres Blora dan Rp 9,6 miliar untuk Kejari Blora.

Sementara pada 2025, Pemkab Blora kembali mengalokasikan hibah barang sebesar Rp 3 miliar.

Masing-masing Rp 1 miliar untuk Kejari Blora, Polres Blora, dan PN Blora. (Endah/IST) 

        Website : KLIK DISINI  

 

Wednesday, October 28, 2026

Temuan Kasus Stunting, Pemkab Blora Bakal Cek Program OPD

INFOKU, BLORA – Data temuan kasus baru stunting pada bayi usia 0–5 bulan hingga September 2026 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. 

Kondisi ini mendorong penguatan upaya pencegahan sejak dini, terutama melalui deteksi risiko pada ibu hamil dan pendampingan bayi.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Blora Sri Setyorini, menegaskan penanganan stunting tidak boleh berhenti pada program dan laporan administratif.

Baca juga : HIV/AIDS dan Stunting Masih Menghatui di Blora

Intervensi harus dilakukan sejak dini agar masalah gizi tidak terlambat ditangani.

“Jangan sampai kita baru bergerak ketika masalah gizi sudah terjadi,” tegasnya.

Berdasarkan data semester I 2026, Kecamatan Kunduran, Jepon, Tunjungan, dan Cepu menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penanganan stunting.

Sementara itu, hingga September 2026, Kecamatan Kunduran mencatat temuan kasus baru stunting tertinggi.

Menurutnya, data tersebut harus menjadi pijakan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Data ini harus menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menentukan intervensi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Dia juga meminta OPD yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting menunjukkan hasil pelaksanaan program secara terukur.

Baca juga : Perlu Kehadiran Balita ke Posyandu Upaya Tekan Stunting

Mulai capaian kegiatan, sasaran penerima manfaat, hingga dokumentasi pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

wabup bahkan berencana mengecek langsung pelaksanaan program di lapangan untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan sesuai sasaran. (Endah/IST) 

   Website : KLIK DISINI    

 

Bupati Blora Lantik Sekda Baru Saat Peringatan Hari Sumpah Pemuda

INFOKU, BLORA – Bupati Blora Arief Rohman, melantik Sunaryo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora dalam upacara pengambilan sumpah dan pelantikan yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Blora, Rabu (28/10/2026). 

Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah upacara peringatan ke-98 Hari Sumpah Pemuda dengan tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”.

Momentum ini menjadi istimewa karena pelantikan pejabat pimpinan tertinggi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Baca juga : Lho ..... Ternyata ada 2.900 Anak Tak Sekolah di Kabupaten Blora

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora, Pj. Sekda Blora Dasiran, serta para kepala perangkat daerah, camat, dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa pengambilan sumpah dan pelantikan Sekda merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin keberlangsungan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi, sinkronisasi, dan pembinaan birokrasi berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekda juga menjadi penggerak utama birokrasi agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana secara terpadu, efektif, dan akuntabel.

“Saya percaya, dengan pengalaman, kompetensi, dan dedikasi yang saudara miliki, akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Bupati.

Baca juga : Blora Darurat Tangani Angka Putus Sekolah

Bupati berharap Sunaryo dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab barunya, membangun koordinasi yang kuat dengan seluruh perangkat daerah, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Sinergi dengan DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan juga perlu terus diperkuat demi kemajuan Kabupaten Blora.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa berbagai tantangan pembangunan saat ini membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terukur.

Karena itu, birokrasi dituntut menjadi organisasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Blora untuk memperkuat budaya kerja yang mengedepankan profesionalisme, integritas, disiplin, serta penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

Dia berharap Sekda yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Usai dilantik, Sekda Blora Sunaryo, menyampaikan bahwa salah satu prioritas yang harus segera ditangani adalah pembahasan anggaran Tahun 2027, termasuk memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta program prioritas nasional dalam Asta Cita.

“Secara umum, pembahasan anggaran 2027 ini mendesak. Kita perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah untuk menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan Asta Cita sebagai program nasional. Semuanya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus sinkron dari bawah hingga atas demi mencapai tujuan bersama,” ungkap Sunaryo.

Baca juga : Kurang Puas Kinerja BUMD yang Dinilai Masih Pasif, DPRD Blora Akan Evaluasi BPE

Selain penyelarasan program dan anggaran, Sunaryo menyebut terdapat sejumlah aspek tata kelola pemerintahan yang perlu segera dipelajari dan diperkuat. Di antaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan barang milik daerah.(Setyorini/KOM) 

        Website : KLIK DISINI  

 

Tuesday, October 27, 2026

Seluruh Desa di Kabupaten Blora, Belum Atur Sewa Jaringan Internet

INFOKU, BLORA – Pemanfaatan aset desa untuk jaringan internet komersial di Kabupaten Blora belum memberikan pemasukan bagi pemerintah desa. 

Dari total 271 desa di Blora, belum ada satu pun yang memiliki peraturan desa (Perdes) sebagai landasan pengaturan pemanfaatan aset tersebut.

Padahal, jaringan internet yang melintasi atau memanfaatkan aset desa berpotensi menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes).

Baca juga : Kepastian Relokasi 535 KK Terdampak Bendung Karangnongko Segera Terwujud

Potensi itu belum tergarap optimal karena belum adanya regulasi yang mengatur mekanisme pemanfaatan hingga pembayaran oleh perusahaan penyedia layanan internet.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Yayuk Windrati mengatakan, Perdes diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan aset desa oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan penyedia layanan internet.

"Perlu ada aturan yang jelas. Kalau aset desa digunakan untuk kegiatan komersial, mekanisme pemanfaatannya juga harus diatur," ujarnya pada pers.

Menurut Yayuk, aset desa yang berpotensi dimanfaatkan untuk jaringan internet cukup beragam, termasuk jalan desa yang membentang di berbagai wilayah.

Baca juga : Tahun Depan DBH Migas Kabupaten Blora di Proyeksi Rp. 71,4 miliar

Pemanfaatan aset tersebut dapat memberikan nilai ekonomi apabila diatur dengan mekanisme yang tepat.

"Aset desa itu banyak, termasuk jalan desa yang panjang. Kalau digunakan untuk jaringan internet, pemanfaatannya bisa dihitung," terangnya.

Dia menilai, pengaturan pemanfaatan aset juga diperlukan untuk memastikan adanya keadilan bagi pemerintah desa.

Sebab, aset yang digunakan untuk kepentingan komersial semestinya memiliki mekanisme pemanfaatan dan pembayaran yang jelas sesuai ketentuan.

Untuk mendorong hal tersebut, DPMD Blora berencana memfasilitasi pemerintah desa dalam penyusunan Perdes.

Dengan adanya regulasi, desa diharapkan memiliki landasan yang jelas dalam mengatur pemanfaatan aset sekaligus menentukan mekanisme pembayaran dari pihak pengguna.

Baca juga : Hampir Seluruh Wilayah Blora Sempat Padam, Imbas dari Gardu Listrik PLN Terbakar

"Nanti kami fasilitasi penyusunan Perdes. Jadi desa punya dasar yang jelas dan tidak salah dalam menarik pembayaran," katanya. (Endah/IST) 

        Website : KLIK DISINI