33 Calon Paskibraka Blora 2026 Mulai Jalani Karantina dan Latihan Intensif

INFOKU, BLORA – Sebanyak 33 Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Blora tahun 2026 resmi mulai menjalani pemusatan pelatihan dan karantina. 

Agenda ini dibuka secara resmi di Hotel Mustika Blora pada Senin (3/8/2026).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Blora, Sujianto, mengungkapkan bahwa seluruh peserta yang terpilih telah melalui proses seleksi yang sangat ketat.

Tahapan dimulai dari seleksi administrasi melalui Aplikasi Transparansi Paskibraka.

Baca juga : Sebanyak 194 Pelajar Ikuti Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Blora

Selanjutnya, para peserta wajib melewati serangkaian tes. Mulai dari tes Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum (TIU), seleksi kesehatan, parade, Peraturan Baris-Berbaris (PBB), seleksi kesamaptaan, hingga seleksi kepribadian.

“Hingga akhirnya terpilih sejumlah 33 orang calon Paskibraka Blora tahun 2026, dengan rincian 20 putra dan 13 putri,” jelas Sujianto.

Mewakili Bupati Blora Arief Rohman, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Blora, Agus Puji Mulyono, membuka langsung acara pemusatan pelatihan tersebut.

Turut hadir mendampingi dalam acara ini, perwakilan jajaran Forkopimda Kabupaten Blora.

Baca juga : Paskibra Upacara HUT RI ke-75 Cuma Tiga Orang

Dalam sambutannya, Agus Puji Mulyono mengucapkan selamat kepada para pelajar SMA/SMK/sederajat yang berhasil lolos.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Blora, saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang terpilih menjadi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Blora Tahun 2026,” ungkapnya.

Kepada para peserta, ia meminta untuk mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, mematuhi arahan pelatih, menjaga kondisi fisik, serta menjaga nama baik keluarga, sekolah, dan daerah.

Seluruh elemen diharapkan siap menyukseskan upacara HUT Ke-81 RI Tahun 2026 di tingkat Kabupaten Blora.

Baca juga : Duplikat Bendera Pusaka Blora Akan Dikibarkan di Upacara HUT ke-79 RI di Blora

Usai pembukaan, para peserta tampak antusias mengikuti latihan di Alun-Alun Blora. Latihan fisik dan formasi ini dipandu langsung oleh instruktur profesional dari unsur TNI dan Polri. (Setyorini) 

Website : KLIK DISINI

 

Polemik Muncul Setelah CV Wahyu Jaya Blora PHK Tiga Karyawan

INFOKU, BLORA – Nampaknya upaya mediasi kasus dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK)  tiga karyawan CV Wahyu Jaya buntu di meja mediasi. 

foto : IST  

Pertemuan yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Blora masih berakhir tanpa kesepakatan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinperinaker Blora, Oktaviani Windar K. mengatakan, pihaknya masih mendalami dasar PHK yang diajukan perusahaan. Mediasi akan kembali digelar untuk mencari titik temu antara perusahaan dan pekerja.

Baca juga : Sebelum 17 Agustus Pembangunan Pasar Ngawen Blora Ditarget Tuntas

“Belum ada kesepakatan. Kami masih menunggu komitmen kedua belah pihak untuk dipertemukan kembali. Kalau nantinya tercapai kesepakatan, surat PHK yang sudah diterbitkan masih dimungkinkan untuk dicabut,” ujarnya pada pers.

Dalam forum mediasi, perwakilan pekerja Ardi menegaskan, perselisihan yang sempat terjadi dengan Area Sales Manager sebenarnya telah berakhir damai di Polsek Blora pada 17 Juli 2026.

Karena itu, pekerja menilai PHK yang dijatuhkan perusahaan tidak memiliki alasan yang kuat.

Baca juga : F-PDIP Soroti Baznas dan Proyek Bermasalah Desak Pemkab Blora Bentuk Pansus BUMD

Pekerja juga mengaku mendapat intimidasi sebelum PHK diterbitkan.

Mereka menyebut tim audit mendata karyawan yang tetap bekerja maupun yang tidak. Bahkan mendatangi rumah sejumlah pekerja bersama Babinsa.

Atas dasar itu, tiga pekerja meminta dipekerjakan kembali dan surat PHK dibatalkan secara administratif.

Di sisi lain, perusahaan menyatakan PHK telah sesuai aturan.

Dasarnya adalah Peraturan Perusahaan Pasal 54 Ayat (7) poin 7.27 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Menurut perusahaan, pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak berupa tindakan mengancam dan mengintimidasi Area Sales Manager.

Baca juga : Inilah Solusi Bupati Blora terkait SiLPA Rp90 Miliar hingga Masalah Air Bersih, pada Sidang Paripurna DPRD

Perusahaan juga menyatakan hak-hak pekerja akibat PHK akan dihitung dan disampaikan secara tertulis. Sementara penyelesaian perselisihan akan tetap ditempuh melalui mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku. (Endah/IST) 

Website : KLIK DISINI

 

Sebanyak 4.000 Petani Hutan Blora Bakal Dapat Bantuan CSR Jumbo dan Bibit Ternak Gratis

 

INFOKU, BLORA - Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Tani Hutan (KTH) Masjid Baitur Mulyo yang digelar di Kecamatan Sambong, Selasa (4/8/2026). 

Kegiatan mengusung tema "Dari Hutan Perhutanan Sosial untuk Kedaulatan Pangan" sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan hutan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada para petani hutan sosial yang terus berupaya mengelola kawasan hutan secara produktif dan bertanggung jawab.

Menurutnya, berbagai dukungan yang telah diberikan pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semoga apa yang telah diberikan pemerintah dapat memberikan manfaat bagi para petani hutan sosial. Blora memiliki potensi yang sangat besar karena sekitar 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, sementara sebagian besar masyarakat tinggal di sekitar kawasan tersebut. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan kelestarian hutan," ujar Sri Setyorini.

Wakil Bupati juga mengajak para anggota KTH untuk mulai mengembangkan usaha yang lebih beragam, tidak hanya mengandalkan budidaya jagung.

Dia mendorong pengembangan usaha peternakan ayam petelur maupun budidaya ikan lele sebagai sumber pendapatan tambahan, tentunya dengan tetap berkoordinasi dan memperoleh izin dari pemangku kawasan hutan.

"Saya akan berupaya mencarikan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bantuan bibit lele, ayam, maupun kebutuhan lainnya. Harapan saya, setiap rumah nantinya bisa memelihara sekitar 50 ekor ayam petelur sehingga mampu menghasilkan tambahan penghasilan bagi keluarga," katanya.

Menurutnya, pengelolaan kawasan perhutanan sosial yang dilakukan secara baik akan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah maupun nasional sejalan dengan program pemerintah.

Untuk itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola kawasan hutan harus terus diperkuat agar pengelolaan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat yang optimal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Candra, menyampaikan komitmen DPRD untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat penerima manfaat perhutanan sosial.

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengupayakan program CSR dari Pupuk Indonesia seluas sekitar 2.000 hektare yang telah melalui verifikasi teknis di 11 desa pada tiga KTH.

"Program ini direncanakan mulai kick off pada September mendatang dengan nilai bantuan yang cukup besar. Targetnya sekitar 4.000 petani akan menerima manfaat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan agroforestri sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi lebih baik," jelasnya.(Setyorini) 

Imbas Pembangunan Gedung Molor, Siswa SR Blora Ngungsi di Rembang

INFOKU, BLORA – Akibat molornya pembangunan gedung Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Blora di Kecamatan Cepu, 30 siswa angkatan kedua belum bisa menempati sekolah yang dipersiapkan di Blora. 

Untuk sementara harus belajar di Sekolah Rakyat Rembang.

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung membuat aktivitas belajar mengajar belum dapat dilaksanakan di Cepu.

Karena itu, Pemkab Blora memutuskan menitipkan sementara para siswa di Sekolah Rakyat Rembang.

“Setelah pembangunan selesai, seluruh siswa akan kembali ke Blora dan menempati gedung baru di Cepu,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat menjadi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya. Karena itu, para siswa diminta menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah.

Menurut Arief, seluruh siswa akan menjalani pendidikan berasrama dengan aturan disiplin yang ketat. Seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal hingga konsumsi telah ditanggung pemerintah sehingga peserta didik diminta fokus menempuh pendidikan.

Pemkab Blora juga berkomitmen mengawal penyelesaian pembangunan gedung SRMA 18 Blora agar dapat segera digunakan. Bahkan, pemerintah daerah akan mengusulkan penambahan kuota siswa kepada pemerintah pusat pada tahun-tahun mendatang.(Endah) 

Blora's 0721 Military District Command Builds Permanent Water Source After Completing Construction of 16 Bridges

INFOKU, BLORA -  Kodim 0721 Blora continues to accelerate infrastructure development efforts. 

photo:  IST    

By the first semester of 2026, 16 bridges had been built in several areas in Blora Regency.

This is part of the target of 30 bridges set for this year.

Commander of Kodim 0721, Lieutenant Colonel Kav Yudi Agus Setiyanto told the press that the seven Aramco bridges had been 100% completed.

Also read: Garuda Bridge in Blora Inaugurated, Facilitating Access for Residents and Supporting the Economy

In addition, of the six concrete bridges, two have been completed.

Meanwhile, of the three suspension bridges, one has been completed and officially opened. Construction on the other is ongoing.

"Bridges not only connect regions, but also open up economic access, streamline the distribution of agricultural products, make it easier for students to get to school, and expedite health services," he said.

In addition to bridge construction, Kodim is also addressing the drought problem by building permanent water sources in areas prone to clean water crises.

Currently, three deep wells and water tanks are being worked on.

Two locations are located in Sukorame Hamlet, Tutup Village, Tunjungan District, and Ngudi Hamlet, Kalangan Village, Tunjungan District. Another location is still under construction.

According to Yudi, the development was carried out based on joint mapping with the Blora Regency Government to ensure it was right on target.

Also read: Garuda Suspension Bridge in Nglebur Village Will Soon Be Realized

"Distribution of clean water by tanker truck is only a temporary solution. We want the community to have a permanent water source so they no longer have to rely on aid during the dry season," he stressed. (Endah/ IST ) 

Click >>>> Original Website

 

The Cause of the Poisoning of 19 Students in Ngawen, Blora Remains a Mystery, BPOM Takes Over MBG Lab Testing

INFOKU, BLORA – It has been almost two weeks since the alleged Free Nutritious Meal (MBG) poisoning incident that befell 19 students at Sendangrejo State Elementary School. 

However, the exact cause of the incident is still a question mark.

The Blora Regency Government has not yet dared to conclude the source of the poisoning, because the results of laboratory tests are now completely in the hands of the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM).

Also read: 19 Blora Students Suspected of MBG Poisoning, MBG Menu Samples Sent to BPOM

Previously, food samples from the Bogowanti Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) kitchen were to be examined by the Blora Regency Health Laboratory UPT.

However, the process was then taken over by BPOM, which immediately conducted an investigation.

Head of the Blora Health Service (Dinkes), Edi Widayat, said that his party is now only waiting for the official results from BPOM.

Because, this institution has higher authority in conducting food safety testing.

"Initially, the Regional Health Laboratory conducted the examination. However, after the BPOM (National Agency of Drug and Food Control) arrived, the entire laboratory testing process was handed over to them," he told the press yesterday (August 3).

Also read: Problematic IPAL, Deputy Regent Instructs Bogowanti SPPG Kitchen Operations to Temporarily Stop

According to Edi, the Blora Health Office has not yet received the examination results.

Therefore, the local government has not been able to confirm whether the suspected poisoning was triggered by food, drinks, processing, or other factors.

"There hasn't been a report on the laboratory test results from the BPOM. We're still waiting, and that will be the basis for drawing conclusions," he said.

The laboratory results will also serve as a basis for local governments to determine evaluation measures for MBG's kitchen operations to prevent similar incidents from recurring.

Also read: Even though the Bogowanti SPPG uses subsidized cooking oil, why is it only recommended?

As reported, as many as 19 students from Sendangrejo State Elementary School, Ngawen District, experienced symptoms of poisoning after consuming the MBG menu on Tuesday (21/7).

The students underwent treatment at the Ngawen Community Health Center after complaining of nausea, vomiting, and dizziness.

The menu served at that time consisted of rice, whole eggs, mixed nuts with tempeh, grapes, and chocolate-flavored milk cartons.

After the incident, the Blora Health Office team immediately conducted a thorough inspection of the Bogowanti SPPG kitchen.

Head of the Sub-Coordinator for Environmental Health, Occupational Health, and Sports at the Blora Regional Health Office, Tutik Rahayu, said that inspections were carried out on storage warehouses, food distribution channels, processing processes, and the cleanliness of the ompreng used to package food.

Also read: Despite Not Having a Wastewater Treatment Plant, Blora's Special SPPG Kitchen Escapes Suspension

"We also took food samples for laboratory testing. We are now awaiting official results from the BPOM," he concluded. (Endah/ IST )

Click >>>> Original Website