INFOKU, BLORA – Ada kabar gembira datang kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Blora.
Sebab, sebanyak 61 PPPK paruh waktu berpeluang beralih status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Pemkab Blora menyambut positif rencana kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Baca juga : Sebanyak 62 PPPK Paruh Waktu Formasi 2025 Resmi Diangkat Pemkab Blora
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Blora Heru Eko Wiyono mengatakan, rencana perubahan status itu menjadi kabar baik bagi pegawai yang selama ini masih berstatus paruh waktu.
"Pemkab Blora sejalan dengan kebijakan yang direncanakan pemerintah pusat. Perubahan ini tentu menjadi harapan bagi PPPK paruh waktu, agar memiliki status kepegawaian yang lebih pasti, termasuk terkait penghasilan yang diterima," ujarnya.
Menurut Heru, kepastian status pegawai tidak hanya berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
Namun juga menyangkut kesejahteraan dan keberlangsungan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga : Wow .... Sekitar Rp 1 Miliar Potongan Anggaran Orientasi ASN Pemkab Blora
"Harapan kami, kebijakan tersebut nantinya bisa memberikan kejelasan bagi para pegawai. Dengan begitu, mereka juga memiliki kepastian dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari aparatur pemerintah," jelasnya.
Rencana perubahan status tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
55 tenaga guru & 6 tenaga teknis
Pemerintah pusat menargetkan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Di Kabupaten Blora, 61 PPPK Paruh Waktu tersebut terdiri atas 55 tenaga guru dan enam tenaga teknis.
Sementara itu, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Blora tercatat sebanyak 12.210 orang.
Rinciannya, 7.070 PPPK atau sekitar 57,9 persen, 5.075 PNS atau 41,6 persen, serta empat CPNS atau 0,03 persen.
Baca juga : Lho..... Pencairan Gaji 2.583 PPPK di Blora yang Molor Bupati Pastikan Cair Bulan Ini
Heru mengatakan, empat CPNS tersebut merupakan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang mulai bertugas di lingkungan Pemkab Blora pada 1 November 2026.
"Nantinya komposisi tersebut menunjukkan jumlah PPPK di lingkungan Pemkab Blora saat ini lebih banyak dibandingkan PNS,"katanya. (Endah/IST)
Website : KLIK DISINI


No comments:
Post a Comment