Sebanyak 4.000 Petani Hutan Blora Bakal Dapat Bantuan CSR Jumbo dan Bibit Ternak Gratis

 

INFOKU, BLORA - Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Tani Hutan (KTH) Masjid Baitur Mulyo yang digelar di Kecamatan Sambong, Selasa (4/8/2026). 

Kegiatan mengusung tema "Dari Hutan Perhutanan Sosial untuk Kedaulatan Pangan" sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan hutan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada para petani hutan sosial yang terus berupaya mengelola kawasan hutan secara produktif dan bertanggung jawab.

Menurutnya, berbagai dukungan yang telah diberikan pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semoga apa yang telah diberikan pemerintah dapat memberikan manfaat bagi para petani hutan sosial. Blora memiliki potensi yang sangat besar karena sekitar 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, sementara sebagian besar masyarakat tinggal di sekitar kawasan tersebut. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan kelestarian hutan," ujar Sri Setyorini.

Wakil Bupati juga mengajak para anggota KTH untuk mulai mengembangkan usaha yang lebih beragam, tidak hanya mengandalkan budidaya jagung.

Dia mendorong pengembangan usaha peternakan ayam petelur maupun budidaya ikan lele sebagai sumber pendapatan tambahan, tentunya dengan tetap berkoordinasi dan memperoleh izin dari pemangku kawasan hutan.

"Saya akan berupaya mencarikan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bantuan bibit lele, ayam, maupun kebutuhan lainnya. Harapan saya, setiap rumah nantinya bisa memelihara sekitar 50 ekor ayam petelur sehingga mampu menghasilkan tambahan penghasilan bagi keluarga," katanya.

Menurutnya, pengelolaan kawasan perhutanan sosial yang dilakukan secara baik akan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah maupun nasional sejalan dengan program pemerintah.

Untuk itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola kawasan hutan harus terus diperkuat agar pengelolaan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat yang optimal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Candra, menyampaikan komitmen DPRD untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat penerima manfaat perhutanan sosial.

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengupayakan program CSR dari Pupuk Indonesia seluas sekitar 2.000 hektare yang telah melalui verifikasi teknis di 11 desa pada tiga KTH.

"Program ini direncanakan mulai kick off pada September mendatang dengan nilai bantuan yang cukup besar. Targetnya sekitar 4.000 petani akan menerima manfaat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan agroforestri sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi lebih baik," jelasnya.(Setyorini)